Disdik Pamekasan di Demo Formasi

Rabu, 6 September 2017 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Massa Yang tergabung Dalam FARMASI Saat Datangi Kantor DISDIK Pamekasan

Sejumlah Massa Yang tergabung Dalam FARMASI Saat Datangi Kantor DISDIK Pamekasan

Penulis : Nanang

PAMEKASAN, SOROTPUBLIK.COMPuluhan aktivis yang tergabung dalam Organisasi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (FORMASI), rabu siang 06 September 2017 menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.

Dalam aksinya, mereka menyoal ditemukan adanya penggunaan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dilakukan oknom lembaga ternama tampa pengesahan dari pihak terkait senilai kurang lebih Rp.555 juta dan 558.

“Dalam penggunaan PAD yang tampa pengesahan pihak terkait serta tampa dokumentasi itu kami menilai pihak Disdik Pamekasan ada main mata dengan oknum lembaga ternama tersebut,” kata Ikmal waktu berorasi dihalaman kantor Disdik Pamekasan, Rabu (06/09).

Tak hanya itu, dalam orasinya puluhan Aktivis Formasi Pamekasan juga menuntut 4 hal yang harus dilakukan oleh Disdik. Yakni, Disdik harus transparan serta menunjukkan bukti-bukti penggunaan dana diluar APBD tersebut.

Disdik jugaa harus bisa menjelaskan dan menyebutkan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menggunakan dana diluar APBD tersebut. Mereka juga menuntut Disdik bisa menunjukkan bukti nyata langkahnya perihal rekomendasi audit BPK tahun 2016.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Disdik untuk menyangsi tegas oknum yang terindikasi melawan PP. No. 58 tahun 2005 pasal 59 ayat 1 dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara secara terpisah, Kepala Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun, saat dikonfirmasi awak media mengaku belum begitu tahu secara detail tentang persoalan itu. Ia berdalih, karena untuk persoalan itu bukan kewenangan Disdik Daerah Kabupaten/Kota, melainkan sudah menjadi kewenangan Disdik Provinsi.

“Untuk maslah itu bukan menjadi kewenangan kami karena hal itu adalah kewenangan provinsi, batasan kami di daerah hanya berkoordinasi saja,” jelas Moh. Tatsun kepada semua wartawan.

Perihal persoalan itu, Tarsun selaku Kadisdik menyatakan tetap tidak akan berpangku tangan sekalipun itu adalah kewenangan provinsi. Terkait maslah itu, pihaknya akan berusaha menindaklanjuti ke pihak provinsi.

Berita Terkait

Pihak RSUDMA Akui Poli Ortopedi Tidak Beroprasi Lagi
Poli Ortopedi RSUDMA Sumenep Diduga Tidak Beroprasi
Direktur RSUDMA Enggan Tanggapi Keluhan dan Saran Pasien
Proyek Gedung CMU RSUDMA Menjadi Sorotan Berbagai Kalangan
Proyek Gedung CMU RSUDMA Segera Mengelinding ke APH
SMAN 1 Sumenep Gelar Semarak Lomba Islami 2026
LSM Pantau Soroti Layanan RSUD dr. H. Moh. Anwar
Direktur RSUDMA Diduga Masa Bodoh di Krititakan

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 06:09 WIB

Pihak RSUDMA Akui Poli Ortopedi Tidak Beroprasi Lagi

Kamis, 12 Februari 2026 - 10:07 WIB

Poli Ortopedi RSUDMA Sumenep Diduga Tidak Beroprasi

Rabu, 11 Februari 2026 - 05:19 WIB

Direktur RSUDMA Enggan Tanggapi Keluhan dan Saran Pasien

Selasa, 10 Februari 2026 - 06:45 WIB

Proyek Gedung CMU RSUDMA Menjadi Sorotan Berbagai Kalangan

Senin, 9 Februari 2026 - 06:49 WIB

Proyek Gedung CMU RSUDMA Segera Mengelinding ke APH

Berita Terbaru

BERITA TERKINI

Pihak RSUDMA Akui Poli Ortopedi Tidak Beroprasi Lagi

Jumat, 13 Feb 2026 - 06:09 WIB

BERITA TERKINI

Poli Ortopedi RSUDMA Sumenep Diduga Tidak Beroprasi

Kamis, 12 Feb 2026 - 10:07 WIB

BERITA TERKINI

Direktur RSUDMA Enggan Tanggapi Keluhan dan Saran Pasien

Rabu, 11 Feb 2026 - 05:19 WIB

BERITA TERKINI

Proyek Gedung CMU RSUDMA Menjadi Sorotan Berbagai Kalangan

Selasa, 10 Feb 2026 - 06:45 WIB

BERITA TERKINI

Proyek Gedung CMU RSUDMA Segera Mengelinding ke APH

Senin, 9 Feb 2026 - 06:49 WIB