APKLI Ngeluruk Kantor Bupati Pamekasan

Senin, 27 Maret 2017 - 17:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis : Nanang

PAMEKASAN, SOROTPUBLIK.COM – Kesal terhadap kinerja sistem pemerintahan yang ditengarai bobrok dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima, Puluhan massa Asosiasi Pedagang Kaki Lima ( APKLI ) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, senin (27/03/2017) ngeluruk kantor Bupati Pamekasan. Mereka meminta agar pemerintah daerah setempat betul betul serius menjalankan Perda dan Perbub yang mengamanahkan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Akhmad Faisal, Korlap aksi dalam orasinya mengatakan, selama ini bangunan trias politika di Kabupaten Pamekasan ( Legeslatif, Eksekutif dan Yudikatif ) terkait tugas dan fungsinya dinilai masih belum berjalan seimbang dalam membangun masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Faisal menilai, akibat kurang maksimalnya kinerja sistem birokrasi pemerintahan di bumi gerbang salam tersebut mengakibatkan masyarakat ekonomi rendah menjadi korban.

“Kami kesini karena kesal lantaran sistem birokrasi yang berjalan di Pamekasan ini mandul.., untuk itu kami datang kesini menuntut Bupati Pamekasan betul betul serius, tegas dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Perbub No.31 Thn 2016 sebagai amanah Perda No.05 Thn 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar program penataannya segera tuntas tampa pandang bulu. namun jika tidak, maka bupati segera mencabut Persib tersebut agar PKL bebas berjualan,” Terang Faisal, Korlap Aksi demo saat dikonfirmasi awak media.

Faisal menambahkan, dalam aksinya ini tuntutannya ada beberapa poin khusus terkait tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Poin-poin tersebut yakni, mengembalikan fungsi Eks Arek Lancor pada fungsi pemanfaatannya seperti yang diatur dan Perbub No.23 Thn 2012 Tentang pemanfaatan arek lancor. Bupati wajib memberikan dukungan anggaran terhadap program pemberdayaan pedagang kaki lima serta menghentikan pemborosan anggaran APBD untuk belanja aparatur yang cenderung meningkat tiap tahunnya tetapi tidak memiliki asas manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat.

Berita Terkait

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Lakukan Operasi Bedah Tanpa Pisau
Ponsel Ratusan Anggota Polisi Digeledah
BPBD Gelar Diklat Mitigasi Pengungsi Bencana
BPBD Bersama Stakeholder Lakukan Bersih Bersih Saluran Air
Warga Desa Jelbudan Setiap Hari Alami Pemadaman Listrik
Tiga Warga Ganding di Amankan Satreskrim Polres Sumenep
Sejumlah Klinik di Sumenep Jadi Sorotan Publik
Warga Ambunten Timur Dihebohkan Dengan Penculikan Anak

Berita Terkait

Selasa, 12 November 2024 - 13:43 WIB

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Lakukan Operasi Bedah Tanpa Pisau

Senin, 11 November 2024 - 12:10 WIB

Ponsel Ratusan Anggota Polisi Digeledah

Jumat, 8 November 2024 - 11:03 WIB

BPBD Gelar Diklat Mitigasi Pengungsi Bencana

Kamis, 7 November 2024 - 20:01 WIB

BPBD Bersama Stakeholder Lakukan Bersih Bersih Saluran Air

Selasa, 5 November 2024 - 16:56 WIB

Tiga Warga Ganding di Amankan Satreskrim Polres Sumenep

Berita Terbaru

ADVERTORIAL

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Lakukan Operasi Bedah Tanpa Pisau

Selasa, 12 Nov 2024 - 13:43 WIB

BERITA TERKINI

Ponsel Ratusan Anggota Polisi Digeledah

Senin, 11 Nov 2024 - 12:10 WIB

HUKUM

Polisi Amankan Warga Kecamatan Bluto

Sabtu, 9 Nov 2024 - 13:25 WIB

BERITA TERKINI

BPBD Gelar Diklat Mitigasi Pengungsi Bencana

Jumat, 8 Nov 2024 - 11:03 WIB

BERITA TERKINI

BPBD Bersama Stakeholder Lakukan Bersih Bersih Saluran Air

Kamis, 7 Nov 2024 - 20:01 WIB