Penulis: Hend/Kiki
SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali diluruk ratusan warga dalam aksi unjuk rasa, Kamis (09/05/2019) pagi. Massa mengancam akan menyegel Kantor Bawaslu, karena kedatangan mereka tak kunjung ditemui.
Massa meminta agar Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Nuris, yang sebelumnya mengajak berkelahi saat warga meminta laporan perkembangan kejelasan kecurangan tercoblosnya surat suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu, keluar menemui mereka.
Namun karena berlangsung sampai pukul 10.00 WIB, pihak Bawaslu masih tak kunjung keluar, cekcok antara massa yang berasal dari Kepulauan Masalembu tersebut dengan aparat kepolisian tidak dapat terbendung.
“Bawaslu keluar, jangan jadi pengecut. Ayo keluar! Kenapa kemarin melakukan sikap arogansi pada kami, padahal kami datang secara baik-baik. Ayo keluar datangi kami kalau berani,” teriak Achmad Supyadi, orator aksi tersebut, Kamis (09/05/2019).
Pihaknya menegaskan tidak mundur dalam membela keadilan dan memperjuangkan suara rakyat kepulauan.
“Kalau Bawaslu tidak mau keluar, ini berarti Bawaslu tidak bisa apa-apa lagi. Kami tidak akan mundur, jangan hanya ditantang berkelahi (carok, red). Kami akan mengawal kasus ini,” kata dia.
Tidak hanya itu, Supyadi juga meminta aparat penegak hukum untuk bisa menjembatani aspirasi masyarakat kepulauan itu.
“Mulai dari sekarang teman-teman yang dari kepulauan yang terdiskriminasi, ayo lawan penindasan ini, Bawaslu digaji rakyat. Tolong pihak polisi, komunikasikan untuk Bawaslu temui kami. Nantang carok bisa, disuruh keluar tidak mau. Kami minta kejelasan ini,” ucapnya.
Bahkan, massa mengancam akan menyegel Kantor Bawaslu Sumenep apabila pihak Bawaslu tidak segera menemui para pendemo meski hanya dengan perwakilan staff saja.
“Lima menit tidak temui kami dan tidak ada kejelasan, kantor Bawaslu akan kami segel,” teriak Abdurrahman, salah satu orator lain.
Sementara itu, Wakapolres Sumenep, Sutarno, tidak bisa memberikan kejelasan pasti mengapa pihak Bawaslu enggan untuk menemui para massa. Alasannya yang diberikan yaitu menghadiri Pleno Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Provinsi.
“Kalau Ketua Bawaslu bersama seluruh divisi saat ini tidak ada, semuanya menghadiri rapat pleno di Surabaya,” terangnya.
Namun, Abdurrahman membantah penjelasan itu dan menduga aparat kepolisian akan mendiskriminasi massa. Sebab, ia menilai aparat terkesan melindungi Bawaslu.
“Jangan deskriminasi kami Bapak polisi. Saya tahu, rapat pleno masih digelar besok, bukan sekarang,” tegasnya dengan nada keras.
Sampai berita ini diterbitkan, massa masih tetap mendiami Kantor Bawaslu dengan komitmen akan menyegel kantor tersebut.
