Taruna Merah Putih Nilai RPJMD Perubahan 2016-2021 Situbondo Tidak Progresif

Selasa, 4 Desember 2018 - 16:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tugu Situbondo Kota Santri. (Foto: Ainur/SorotPublik)

Tugu Situbondo Kota Santri. (Foto: Ainur/SorotPublik)

Penulis: Ainur/Kiki

SITUBONDO, SOROTPUBLIK.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Taruna Merah Putih Situbondo menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak progresif.

Hal tersebut diungkapkan Arief Rahman berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 bahwa terdapat isu-isu strategis di Situbondo yang mengalami penurunan target setiap tahunnya.

“Pertama, isu Indek Pembangunan Manusia semula 71,76% menjadi 67,70%. Kedua, Penurunan Angka Kemiskinan semula 8,5% menjadi 11,52%. Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi semula 6,38% menjadi 5,48%,” terang Ketua DPC Taruna Merah Putih Situbondo itu, Selasa (04/12/2018).

Arief Rahman menduga, penurunan target tersebut merupakan wujud ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Penurunan target dapat pula dikatakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawabnya.

“Kami mempertanyakan kenapa rencana perubahan RPJMD 2016-2021 ini terjadi penurunan target strategis? Seharusnya pemerintah melakukan terobosan strategis untuk mencapai target dengan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah Jokowi saja mampu menembus IPM di 2017 sebesar 70,81%,” ujar Arief.

Selanjutnya, Ketua DPC Taruna Merah Putih itu mendesak DPRD untuk tidak mengesahkan Dokumen RPJMD Perubahan sebelum Pemerintah mengembalikan target isu-isu strategis.

“DPRD harus lebih proaktif memberikan masukan dalam pembahasan. Agar sisa waktu tiga tahun terakhir dapat memenuhi target yang Bupati janjikan ketika pembahasan RPJMD lama,” tegas Arief.

Menurutnya, menyetujui pengesahan Dokumen RPJMD Perubahan berarti membiarkan Bupati mengingkari janjinya.

“Artinya DPRD ikut secara bersama-sama mengingkari rakyat,” pungkas Arief.

Berita Terkait

Kades Jabaan Bayar Puluhan Juta Untuk Mendapatkan P3-TGAI
Beberapa Warga di Desa Rajun Keluhkan Jalan Rusak
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Lapa Laok II Jadi Sorotan
Oknum di SMPN 1 Dasuk Lakukan Pungutan Liar
Dugaan Korupsi 114 Milyar Ditangani Polda Jatim Tidak Jelas
Bappeda Sumenep Genjot Penguatan Sektor Unggulan
Pemkab Sumenep Salurkan Tunjangan Guru Ngaji
Bupati Sumenep Berharap Keuangan Desa Bermanfaat

Berita Terkait

Rabu, 19 November 2025 - 09:16 WIB

Kades Jabaan Bayar Puluhan Juta Untuk Mendapatkan P3-TGAI

Rabu, 19 November 2025 - 06:33 WIB

Beberapa Warga di Desa Rajun Keluhkan Jalan Rusak

Selasa, 18 November 2025 - 14:24 WIB

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Lapa Laok II Jadi Sorotan

Senin, 17 November 2025 - 12:45 WIB

Oknum di SMPN 1 Dasuk Lakukan Pungutan Liar

Minggu, 16 November 2025 - 10:22 WIB

Dugaan Korupsi 114 Milyar Ditangani Polda Jatim Tidak Jelas

Berita Terbaru

BERITA TERKINI

Kades Jabaan Bayar Puluhan Juta Untuk Mendapatkan P3-TGAI

Rabu, 19 Nov 2025 - 09:16 WIB

BERITA TERKINI

Beberapa Warga di Desa Rajun Keluhkan Jalan Rusak

Rabu, 19 Nov 2025 - 06:33 WIB

BERITA TERKINI

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Lapa Laok II Jadi Sorotan

Selasa, 18 Nov 2025 - 14:24 WIB

BERITA TERKINI

Oknum di SMPN 1 Dasuk Lakukan Pungutan Liar

Senin, 17 Nov 2025 - 12:45 WIB

BERITA TERKINI

Dugaan Korupsi 114 Milyar Ditangani Polda Jatim Tidak Jelas

Minggu, 16 Nov 2025 - 10:22 WIB