Penulis: Zaini
Editor: Ready
PAMEKASAN, SOROTPUBLIK.COM – Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak pada 16/11/2015 Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur gelar deklarasi damai bersama seluruh calon Kepala Desa se kabupaten setempat di Aula Pendopo Ronggosukowati.
Hadir dalam Deklarasi tersebut Wakil Bupati Pamekasan, Drs Kholil Asyari, Dandim 0826/Pamekasan, Letkol Armed Mawardi, Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng muntaha, Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, Ka. PN Pamekasan, Bambang Hery Mulyono SH, Ka Kejari Pamekasan, Toto Sucasto SH,SKPD Kab. Pamekasan, Forpimka se Kab. Pamekasan, Cakades se Kab Pamekasan sebanyak 182 orang, Perwakilan P2KD, Panitia Pemilihan kepala Desa,
Wakil Bupati Pamekasan mengatakan deklarasi damai yang dilakukan harus menjadi komitmen awal calon kepala desa. Mereka harus ikut menjaga agar warga tidak terseret konflik kepentingan saat pilkades.
“Kita semua berharap dalam pemilihan kepala desa serentak ini, kepala desa yang terpilih bisa menjalankan tugasnya hingga 6 tahun ke depan,” tuturnya,
Kholil mengakui bahwa kondisi dilapangan saat ini masih terbilang aman dan kondusif. Dirinya mengucapkan terimakasih kepada TNI – Polri dan seluruh elemen yang ikut membantu mensukseskan Kondisi tersebut. Namun jika pilkades serentak tahun ini gagal, maka kegagalan total akan dialami oleh pemerintah kabupaten pamekasan. Bukan hanya di bidang ekonomi. Namun itu merupaka kegagalan yang fatal.
Pihaknya meminta kepada seluruh lapisan atau elemen masyarakat untuk tetap menjaga keadaan yang tetap aman, dan kondusif.
“Mereka harus ikut menjaga agar warga tidak terseret konflik kepentingan saat pilkades, dan suasana tetap kondusif, agar pelaksanaan pilkades serentak berjalan lancar,” tuturnya.
Lebih lanjut Wabup mengatakan, deklarasi damai tersebut bertujuan untuk menjaga pelaksanaan pilkades bisa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Selama ini pilkades seringkali memantik konflik horizontal di tengah masyarakat. Langkah ini juga menjadi deteksi dini untuk mengantisipasi konflik saat pelaksanaan pilkades.
“Kami harap agar panitia pilkades transparan, sehingga calon kepala desa bisa menerima hasil pilkades dengan legowo. Kepala desa harus memiliki komitmen untuk mengurangi konflik di tengah masyarakat.” tandasnya.
