Penulis: Adam S/Kiki
BURU, SOROTPUBLIK.COM – “PPI bukan lembaga asal copot”. Pernyataan ini ditegaskan oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Buru, Sofyan Muhammadia, SE saat memberikan penjelasan dengan nada yang keras di hadapan wartawan, Senin (29/07/2019).
Sofyan menyampaikan demikian bukan tanpa alasan. Ia menilai para purna paskibraka selama ini sering kali main copot sana-sini untuk kepentingan kegiatan lain.
“PPI adalah lembaga yang resmi telah terbentuk kepengurusan beberapa bulan yang lalu hingga di-SK-kan oleh penggurus provinsi. Artinya jelas lembaga ini sah di mata hukum,” tegasnya.
Karena itu, sipapun yang dengan sengaja maupun tidak mencoba mengambil para purna paskibraka untuk kepentingan kegiatan apapun, Sofyan menegaskan harus ada surat masuk kepada PPI Buru. Sebab, mereka yang sudah terlepas dari pengibaran 17 Agustus, secara lansung telah masuk dalam kelembagaan PPI.
“Sebut saja kegiatan BUMN saat ini, kabar angin yang kami dapatkan bahwa BUMN mau menjalankan HUT RI yang nanti di tanggal 17 Agustus 2019 di Kabupaten Buru,” ungkapnya.
Informasi yang dikantongi Sofyan, BUMN telah melakukan koordinasi dengan Kodim Namlea untuk meminta pelatihan anak-anak paskibraka/purna. Padahal kalau melibatkan anak-anak paskibraka atau purna, maka sudah tentu akan melibatkan PPI secara kelembagaan.
“Jadi siapapun dia, jika saja melibatkan jasa para purna, harus menyurati PPI sebagai lembaga yang resmi,” imbuhnya.
Merespon kabar itu, selaku Ketua PPI Kabupaten Buru, Sofyan akan melayangkan surat kepada EO BUMN agar bisa dapat membicarakan terkait keterlibatan anak-anak paskibraka atau purna di lapangan nanti.
“Saya tidak mau ada oknum-oknum yang hanya memanfaatkan kondisi ini, apalagi PPI tidak terlibat. Kita kawal, dan jika ada yang memanfaatkan jasa para purna, maka saya siap melawannya,” tegas Sofyan.
