Politisi PBB Pamekasan Kritisi Wacana Madura jadi Provinsi

Jumat, 7 Oktober 2016 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis : Nanang

PAMEKASAN SOROTPUBLIK.com  –  Wacana Madura mau diajukan menjadi Provinsi, nampaknya masih menjadi kontroversial dikalangan Masyarakat Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sebagian Masyarakat setempat ada yang menilai, hal tersebut perlu dikaji dan ditelah ulang dari sisi positif dan negatifnya agar kedepan tidak menjadi sebuah keputusan yang merugikan Masyakat di 4 Kabupaten di Madura setempat.

Salah satu kritikan keras, juga muncul dari kalangan legeslativ Kabupaten Pamekasan.

M. Suli Faris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, seorang Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengungkapkan, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pemekaran daerah baik untuk Provinsi maupun untuk Kabupaten Kota, diantaranya adalah kemampuan fiskal 4 Kabupaten di Madura.

Menurutnya, Untuk Kabupaten Pamekasan saja kekuatan keuangan untuk tahun 2016 kurang lebih 2,1 triliun. Dari 2,1 triliun PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pamekasan hanya 160 milyard, dan dari 160 milyard yang merupakan PAD murni hanya kurang lebih sekitar 40 milyard. Selebihnya pendapatan dari rumah sakit, pajak penerangan jalan umum dan pendapatan dari jasa bank.

” Bila mana kemampuan keuangan 4 Kabupaten di Madura rata rata sebesar 2,3  triliun, maka total kemampuan keuangan pemerintah untuk Madura hanya kurang lebih sebesar 10 triliun..!!, “ Ungkap M. Suli Faris. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan.

M. Suli Faris Menambahkan, bahwa yang perlu di pertimbangkan juga ialah SDM dan SDA. Pasalnya, kalau terkait Sumber Daya Manusia insyaallah Masarakat Madura tidak kalah dengan Daerah lain. Tapi untuk urusan SDA (sumber daya alam), perlu dikaji.

” Potensi sumber daya alam yang bisa di handalkan untuk di jadikan sumber pembiayaan pembangunan di 4 Kabupaten Madura masih menjadi pertanyaan publik. Kalaupun ada, menurut Peraturan Perundang Undangan, kekayaan yang ada di perut bumi dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya akan mendapat bagi hasil berupa dana perimbangan  yang prosentasenya telah ditetapkan dalam Undang Undang..!!,” Terang M. Suli Faris dengan nada lugas.

Berita Terkait

Tiga Warga Ganding di Amankan Satreskrim Polres Sumenep
Sejumlah Klinik di Sumenep Jadi Sorotan Publik
Warga Ambunten Timur Dihebohkan Dengan Penculikan Anak
Sweet Model Gelar Hari Ulang Tahun ke 29
Warga Pantura Nikmati Pemadaman Listrik Berjam Jam
Awal Bulan November 2024 Listrik Padam di Wilayah Pantura
Dokter Spesialis RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Gelar Penyuluhan Kesehatan
Ribuan Peserta Ikuti Adventure Bike Jelajah Bumi Jokotole Seri 3

Berita Terkait

Selasa, 5 November 2024 - 16:56 WIB

Tiga Warga Ganding di Amankan Satreskrim Polres Sumenep

Senin, 4 November 2024 - 16:39 WIB

Sejumlah Klinik di Sumenep Jadi Sorotan Publik

Minggu, 3 November 2024 - 20:36 WIB

Warga Ambunten Timur Dihebohkan Dengan Penculikan Anak

Minggu, 3 November 2024 - 07:40 WIB

Sweet Model Gelar Hari Ulang Tahun ke 29

Sabtu, 2 November 2024 - 12:15 WIB

Warga Pantura Nikmati Pemadaman Listrik Berjam Jam

Berita Terbaru

BERITA TERKINI

Tiga Warga Ganding di Amankan Satreskrim Polres Sumenep

Selasa, 5 Nov 2024 - 16:56 WIB

Ilustrasi Pemeriksaan Pasien

BERITA TERKINI

Sejumlah Klinik di Sumenep Jadi Sorotan Publik

Senin, 4 Nov 2024 - 16:39 WIB

BERITA TERKINI

Warga Ambunten Timur Dihebohkan Dengan Penculikan Anak

Minggu, 3 Nov 2024 - 20:36 WIB

BERITA TERKINI

Sweet Model Gelar Hari Ulang Tahun ke 29

Minggu, 3 Nov 2024 - 07:40 WIB

Salah satu meteran listrik milik warga yang padam di Desa Jelbudan, Kecamatan Dasuk, Sumenep. (Foto: Heri/SorotPublik)

BERITA TERKINI

Warga Pantura Nikmati Pemadaman Listrik Berjam Jam

Sabtu, 2 Nov 2024 - 12:15 WIB