Penulis : Doess
SUMENEP, SOROTPUBLIK.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura Jawa Timur, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) selaku leading sektor pada pendamping Desa di daerah, mengaku tidak tahu menahu tentang acara diklat kilat pendamping desa yang dilakukan oleh Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) yang mengaku sebagai mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala BPMP-KB Sumenep, Ahmad Masuni, menyatakan, terkait diklat itu pihaknya tidak tahu. Kalau memang itu agenda dari pusat pastinya pihaknya di daerah minimal dikasih pemberitahuan.
” Kami memang tidak diberitahu oleh pihak penyelenggara,” Ungkapnya. Selasa (20/9/2016).
Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (19/09/2016) Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) yang mengaku sebagai mitra KPK dan mendapat rekomendasi dari Kemendes RI mengadakan diklat pendaping desa ke ratusan peserta yang statusnya masih menjadi calon.
Menanggapi hal ini, Direktur Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kemendesa PDTT Taufik Majid, menyatakan, bahwa semua diklat terkait pendamping desa yg melaksanakan adalah kementerian desa melalui Sekretariat Nasional dan Konsultan Nasional.
“Itu pun khusus bagi para pendamping desa yg telah dinyatakan lulus melalui rekrutmen, bukan calon pendamping,” Tegas Taufik Majid, yang merupakan senior PMII Gorontalo.
Sekedar diketahui, Kata Taufiq, setelah dicek tidak ada Staf Ahli Menteri yg namanya Artadi.
“Staf Ahli di Kemendesa PDTT cuma ada 4 orang, mereka posisinya semacam penasehat menteri terdiri atas pejabat eselon I,” Pungkasnya.
