Penulis: Hend/Kiki
SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Kelangkaan elpiji 3 kilogram di kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi tradisi tahunan yang tak kunjung selesai. Tentu saja hal tersebut membuat sebagian penjual menaikkan harga elpiji bersubsidi itu jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengaku kecewa dengan masih seringnya terjadi kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah kepulauan. Sebab, itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, dalam hal ini pihak pertamina.
“Apakah sudah ada agen-agen LPG di Kepulauan saat ini? Tidak ada. Nah, ini yang membuat di Kepulauan elpiji menjadi langka,” ungkapnya kepada sorotpublik.com, Senin (13/05/2019).
Karena itu, Komisi II mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep setidaknya membentuk tim Satuan Petugas (Satgas) Elpiji dalam menjawab persoalan yang terjadi setiap tahun tersebut.
“Saya butuh dibentuk Satgas Elpiji untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, jangan kemudian tahun depan terulang kembali,” kata Oyock, panggilan akrab Nurus Salam, dengan tegas.
Legislator asal dari Dapil I itu mendesak Pemkab Sumenep membentuk Satgas dengan tujuan untuk menelusuri problem yang terjadi di kepulauan, dari distributor, pengepul sampai pada konsumen. Sehingga, akar masalah kelangkaan elpiji tersebut nantinya bisa diketahui dan dicarikan solusi.
“Terserah pemerintah diskusikan bentuknya seperti apa. Pemerintahan harus bisa memikirkan ini. Jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, lantas apa guna ada pemerintah,” timpalnya.
Lebih lanjut, Oyock menginginkan pemerintah segera membuatkan regulasi. Namun, ia mengingatkan agar hal itu nantinya tidak membebani masyarakat, khususnya di kepulauan.
“Regulasi dibuat dalam rangka bermanfaat bagi masyarakat. Jangan kemudian fasilitas yang ada ini membebani masyarakat,” ucapnya.
Politisi Gerindra itu juga menegaskan, pemerintah menyelesaikan persoalan ini agar masyarakat kepulauan tidak merasa diasingkan.
“Hari ini selesaikan persoalannya, bentuk Satgas atau apa saja, agar masyarakat kepulauan tidak merasa termarjinalkan. Karena mereka juga bagian dari entitas negeri ini,” pinta Oyock.
Sumenep, lanjut dia, adalah penghasil migas terbesar. Maka seharusnya, pemerintah harus mengerti persoalan ini dengan baik agar warga kepulauan mendapatkan hak yang sama.
“Mereka juga memiliki hak yang sama sesuatu yang diberikan pemerintah. Mereka juga berhak mendapatkan elpiji yang bersubsidi. Kita adalah daerah penghasil migas terbsesar, tapi kenapa masih langka migas di negeri sendiri,” sambungnya, penuh tanya.
