SAMPANG, SOROTPUBLIK.COM – Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berharap penyelenggara pemilu dan Aparat Penegak Hukum (APH) tak jadi Alat Pelindung Kekuasaan (APK).
“Perintah pimpinan APH sudah sangat jelas, bahwa netralitas menjadi harga mati dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang, karena hal ini tentunya sudah dilandasi aturan baik yang bersifat umum maupun aturan teknis dari kedua lembaga dimaksud,” ungkap Azis Priyanto, SH, Kamis (10/10/2024).
Ia meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak seperti di Kabupaten Sampang, karena cukup miris dan sudah ramai menjadi konsumssi publik, dimana APH di Kabupaten Sampang diduga mengadakan pertemuan di salah satu pendukung paslon tertentu.
“Dimana APH seperti Kapolres dan Kajari Sampang diduga mengadakan pertemuan di kediaman salah satu pendukung paslon dan ini mencederai proses demokrasi,” tutupnya.
Penulis : Gandi
Editor : Heri
