sorotpublik.com. Pulau Madura sampai saat ini masih tercatat menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, meski tidak berada dalam satu daratan dengan Pulau Jawa karena memiliki tanah sendiri, yang luasnya mencapai 54.887 kilometer persegi.
Dari data statistik, jumlah penduduk yang menghuni pulau tersebut pada 2005 mencapai 4,9 juta jiwa dan tinggal di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), 68 kecamatan serta lebih dari 958 desa.
Jumlah itu belum termasuk warga asli yang merantau ke luar daerah, mulai di sepanjang pantai utara Jawa hingga pulau-pulau di Indonesia, ditambah mereka yang ke luar negeri dengan total angkanya mencapai 17,5 juta jiwa.
Madura juga memiliki sumber daya alam tidak sedikit, di antaranya Pulau Pagerungan Besar yang masuk Blok Kangean Sumenep misalnya, dengan SDA yang dapat dieksploitasi mencapai 11,74 juta barel minyak dan 94 miliar kubik kondensat.
Selain itu, sumber minyak gas juga ada di Pulau Mandangin Sampang dan di Kecamatan Geger Pamekasan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia asal Madura, di dua daerah tersebut memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok saja yang sudah dieksploitasi.
Tidak itu saja, di Madura juga dikenal sebagai pulau penghasil garam terbesar, serta tembakau yang diakui paling berkualitas di Tanah Air.
Beberapa hal tersebut di atas menjadi alasan mengapa Madura dinilai pantas menjadi provinsi, memiliki pemerintahan sendiri dan memisahkan diri dari Jawa Timur.
Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) menargetkan Provinsi Madura bakal terealisasi pada 17 Agustus 2016. Sehingga dengan terbentuknya provinsi tersebut, nantinya bisa lebih mensejahterakan masyarakat.
Namun, untuk merealisasikan target itu tidak mudah. Melainkan membutuhkan kerja keras, perjuangan, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang kurang.
“Target minimal Provinsi Madura terelaisasi pada 17 Agustus 2016, sedangkan target maksimal 17 Agustus 2017 atau dua tahun ke depan,” ujar Sekjen P4M Jimhur Saros kepada Okezone.
Ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pembentukan Provinsi Madura. Salah satunya, persyaratan harus ada lima Kabupaten/kota untuk membentuk sebuah provinsi baru, sedangkan Madura baru memiliki empat kabupaten.
Meski demikian, P4M optimis Provinsi Madura segera terbentuk sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sebab, sembari berjuang akan dilengkapi persyaratan yang kurang.
“Soal Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan yang masih menolak (Provinsi Madura), itu merupakan hal yang wajar karena belum kami dekati mereka. Sementara Bangkalan dan Sampang secara lisan memberikan lampu hijau (setuju), sedangkan Sumenep masih dijabat PJ karena dalam proses pilkada,” ucap Jimhur.
Untuk memuluskan Provinsi Madura, pihaknya mempunyai sejumlah strategi. Pertama, P4M akan melayangkan gugatan dengan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan yang menyebutkan persyaratan membentuk provinsi minimal lima kabupaten. P4M akan meminta aturan itu direvisi sehingga syaratnya hanya empat Kabupten.
“Jika tidak bisa, kami akan melakukan pemekaran kota/kabupaten. Bisa di Bangsel (Bangkalan Selatan) meliputi kecamatan Kamal, Socah, Labang, dan Kwanyar atau bisa jadi yang dimekarkan di Kepulauan Sampang atau Pantura,” paparnya.
Ketika nanti Provinsi Madura sudah terbentuk, P4M tidak ingin menggantungkan pendapat asli daerah (PAD) pada sektor migas. Melainkan ada potensi lain seperti pajak kendaraan. Lalu mengembangkan sektor pariwisata seperti di Gililayang.
“Di sana merupakan sumber oksigen terbesar nomor dua di dunia. Kami akan kemas jadi pusat wisata yang bernuansa religi. Kami juga tingkatkan dari segi pertanian memanfaatkan teknologi kerjasama UTM dengan petani supaya hasil pertanian melimpah dan maju,” pungkas Jimhur.
Penulis : Okz & An
Editor : Roz
