Penulis: Q Agus/Kiki
BANDUNG, SOROTPUBLIK.COM – Pembangunan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan, seorang ahli teknik pekerjaan umum (ATPU) menilai banyak pembangunan hanya kejar target organisasi perangkat daerah (OPD) saja.
Padahal, penyelenggaraan penataan ruang, menurut Karyono, BAE, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan strategi umum.
Selain itu, juga berlandaskan pada strategintasi penyelenggaraan penataaan ruang yang berorientasi untuk terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaaatan ruang.
“Untuk strategi umum, setiap instansi terkait harus menyelenggarakan penataan ruang wilayah Nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Memperjelas pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang,” jelas alumni Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) itu, Selasa (11/06/2019).
Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem, lanjut Karyono, juga memberikan penekanan kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang dijadikan acuan pembangunan. Sehingga, RTRW harus memuat arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
Tak hanya itu, pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi, penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tatanan lingkungan.
“Saya sudah beberapa kali membahas permasalahan Tata Ruang. Tapi pembahasan itu tidak membuahkan mereka untuk bekerja lebih baik. Karena bila dihitung secara signifikan, apa yang mereka kerjakan tidak lebih hanya penghamburan anggaran. Alasannya apa yang mereka kerjakan tidak lebih hanya sebagai pemenuhan target dinas saja, bukan untuk kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Terlepas dari pada itu, pemikiran untuk membenahi dengan patokkan hukum tata ruang cenderung mengarah kepada kekuatan argumentasi tapi realisasinya jauh sekali dilapangan,” tutur Karyono.
Sementara Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, H. Firman B. Somantri menambahkan, pembangunan infrastruktur yang menjadi sorotan publik selain jalan raya adalah Drainase. Sampai sejauh mana drainase dibangun diindikasikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat juga pemerintah.
“Pembangunan yang dilaksanakan sepertinya tidak mengenal kebutuhan penerapan, sebab kecenderungan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan penutup saja. Sementara sedimen yang mengendap tidak pernah diangkat sama sekali. Masalah ukuran pun tidak diindahkan sama sekali, sehingga mengakibatkan luapan air ke jalan raya. Setelah terjadi begitu, beberapa instansi saling tuding,” ungkap Firman.
Pihak mempertanyakan besaran anggaran yang tersedia bila kenyataan pembangunan tersebut tidak optimal, karena dari situ akan timbul penambahan anggaran tak terduga. Meskipun besarannya relatif, hal itu disebutnya tetap merugikan pemerintah karena harus terjadi pengulangan perbaikan. Akibatnya, tingkat kebutuhan yang semestinya terpilah beberapa bagian dipending dengan alasan terjadinya masalah di luar perencanaan.
“Sebenarnya kalau dikaji dengan benar dan pembangunannya lebih mengedepankan kebutuhan atas dasar perkembangan laju penduduk di wilayah, sepertinya tidak akan terjadi sebuah permasalahan. Bisa saja sampah atau kabel PLN, dan Pipa PDAM penyebab terjadinya banjir,” ujarnya.
Akan tetapi yang Firman sesalkan, pernahkah pihak terkait berpikir secara bijak bahwa yang mereka lakukan hanya mengelak dari kesalahan. Masalah sampah, kata dia, mungkin dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Masalah kabel dan pipa juga bisa menjadi penghalang dan tersangkutnya sampah akibat debit air yang besar.
“Lalu apakah akan menjadi solusi bila semua permasalahan terus dikaitkan dengan hal lain? Salah satu yang mesti dikerjakan sekarang ini, bagaimana memberikan solusi yang terjadi tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Kuncinya adalah secara bersama-sama bekerja memperbaiki kerusakan karena jelas mereka berkepentingan satu sama lain,” papar Firman.
Memang, ia menyadari semua itu merupakan sebuah konsekuensi dari pembangunan. Tetapi pihaknya mempertanyakan pembangunan mana yang bisa membuat masyarakat nyaman menikmatinya jika dilakukan tanpa melihat konsep kebutuhan.
“Begitu juga dengan jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan jalan desa yang dikatakan sebagai akses laju perekonomian masyarakat masih perlu dilakukan penganalisaaan. Termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kecamatan dan desa tidak terpasang dengan baik. Ini kerugian bagi masyarakat yang tidak leluasa melakukan aktivitas dikarenakan keadaan gelap,” ujar Firman.
Karena itu, ia mengharapkan ada upaya tatanan kinerja di bidang drainase, bidang jalan dan jembatan, berikut PJU yang semuanya berada di naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bamdung. Yaitu agar pola kerja lama mereka diubah dengan melakukan penyesuaian keadaan serta kondisi saat ini.
“Saya yakin perubahan itu bisa menghasilkan karya pembangunan yang optimal juga kualitas dan ketahanannya pun akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat,” pungkas Firman.
