Penulis: Heri/Kiki
SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Ambunten meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur merespon keluhan mereka.
Pasalnya, Disdik Sumenep tidak mau tahu terhadap kesulitan sekolah di dalam menerapkan kebijakan yang dianggap tidak masuk akal.
Kebijakan dimaksud, yaitu keharusan bagi sekolah untuk melaporkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) persis sesuai nominal yang diterima. Padahal, sebagaimana disampaikan salah satu anggota KKKS Kecamatan Ambunten, itu dirasa sulit karena saat dibelanjakan, pasti lebih atau kurang dari jumlah bantuan.
“Bagaimana mungkin BOS bisa dibelanjakan dengan nominal yang sama dengan BOS yang kita terima,” ungkap Pur, Sabtu (12/01/2019).
Tak hanya itu, Kepala Sekolah Ambunten Tengah IV yang tergabung di KKKS tersebut menilai, Disdik Sumenep juga kurang peka terhadap kepala sekolah yang bisa berprestasi. Dalam hal ini, mereka yang sudah bisa mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik belum juga mendapatkan penghargaan dan tempat yang layak untuk terus mengembangkan pendidikan.
“Saya kurang apalagi ke Dinas Pendidikan. Walau saya di pelosok desa, tapi saya (bisa membuat sekolah ini) bersaing dengan sekolah yang ada di Kota,” tutur Pur.
“Tapi sampai saat ini saya belum juga mendapatkan apa-apa walau saya tinggal dua tahun lagi pensiun,” imbuhnya.
Untuk itu, Pur berharap Disdik Sumenep lebih banyak turun lapangan. Sehingga, mereka paham terkait keluhan para kepala sekolah saat ini.
“Biar Disdik memahami kondisi gedung-gedung sekolah yang perlu bantuan agar anak didik tidak wawas saat belajar,” katanya.
Selain Pur, seluruh anggota KKKS Ambunten menginginkan Disdik Sumenep lebih paham apa yang menjadi keluhan dan kesulitan KKKS. Apalagi hasil penelusuran sorotpublik.com, persoalan yang sama juga dikeluhkan hampir semua KKKS kecamatan di Kabupaten Sumenep.
