Disdik Pamekasan di Demo Formasi

Rabu, 6 September 2017 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Massa Yang tergabung Dalam FARMASI Saat Datangi Kantor DISDIK Pamekasan

Sejumlah Massa Yang tergabung Dalam FARMASI Saat Datangi Kantor DISDIK Pamekasan

Penulis : Nanang

PAMEKASAN, SOROTPUBLIK.COMPuluhan aktivis yang tergabung dalam Organisasi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (FORMASI), rabu siang 06 September 2017 menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.

Dalam aksinya, mereka menyoal ditemukan adanya penggunaan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dilakukan oknom lembaga ternama tampa pengesahan dari pihak terkait senilai kurang lebih Rp.555 juta dan 558.

“Dalam penggunaan PAD yang tampa pengesahan pihak terkait serta tampa dokumentasi itu kami menilai pihak Disdik Pamekasan ada main mata dengan oknum lembaga ternama tersebut,” kata Ikmal waktu berorasi dihalaman kantor Disdik Pamekasan, Rabu (06/09).

Tak hanya itu, dalam orasinya puluhan Aktivis Formasi Pamekasan juga menuntut 4 hal yang harus dilakukan oleh Disdik. Yakni, Disdik harus transparan serta menunjukkan bukti-bukti penggunaan dana diluar APBD tersebut.

Disdik jugaa harus bisa menjelaskan dan menyebutkan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menggunakan dana diluar APBD tersebut. Mereka juga menuntut Disdik bisa menunjukkan bukti nyata langkahnya perihal rekomendasi audit BPK tahun 2016.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Disdik untuk menyangsi tegas oknum yang terindikasi melawan PP. No. 58 tahun 2005 pasal 59 ayat 1 dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara secara terpisah, Kepala Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun, saat dikonfirmasi awak media mengaku belum begitu tahu secara detail tentang persoalan itu. Ia berdalih, karena untuk persoalan itu bukan kewenangan Disdik Daerah Kabupaten/Kota, melainkan sudah menjadi kewenangan Disdik Provinsi.

“Untuk maslah itu bukan menjadi kewenangan kami karena hal itu adalah kewenangan provinsi, batasan kami di daerah hanya berkoordinasi saja,” jelas Moh. Tatsun kepada semua wartawan.

Perihal persoalan itu, Tarsun selaku Kadisdik menyatakan tetap tidak akan berpangku tangan sekalipun itu adalah kewenangan provinsi. Terkait maslah itu, pihaknya akan berusaha menindaklanjuti ke pihak provinsi.

Berita Terkait

Pengendara Sepeda Motor Seruduk Mobil Tronton
Bumdes Bunga Desa Gelar Musyawarah Desa dan Santunan Anak Yatim
Puluhan Pohon di Wilayah Pantura Tumbang
RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Diduga Mencari Pencitraan
Warga Desa Campaka Tolak Pembangunan Tower
Stetmen Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Dipertanyakan
Puskesmas Ambunten Gelar Pembahasan Standard Pelayanan
Kades Pajenangger Diduga Lakukan Pemerasan

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 06:20 WIB

Pengendara Sepeda Motor Seruduk Mobil Tronton

Selasa, 13 Januari 2026 - 14:21 WIB

Bumdes Bunga Desa Gelar Musyawarah Desa dan Santunan Anak Yatim

Senin, 12 Januari 2026 - 09:29 WIB

Puluhan Pohon di Wilayah Pantura Tumbang

Jumat, 9 Januari 2026 - 07:07 WIB

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Diduga Mencari Pencitraan

Jumat, 9 Januari 2026 - 05:11 WIB

Warga Desa Campaka Tolak Pembangunan Tower

Berita Terbaru

Ilustrasi kecelakaan motor

BERITA TERKINI

Pengendara Sepeda Motor Seruduk Mobil Tronton

Rabu, 14 Jan 2026 - 06:20 WIB

PEMERINTAHAN

Bumdes Bunga Desa Gelar Musyawarah Desa dan Santunan Anak Yatim

Selasa, 13 Jan 2026 - 14:21 WIB

BERITA TERKINI

Puluhan Pohon di Wilayah Pantura Tumbang

Senin, 12 Jan 2026 - 09:29 WIB

BERITA TERKINI

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Diduga Mencari Pencitraan

Jumat, 9 Jan 2026 - 07:07 WIB

BERITA TERKINI

Warga Desa Campaka Tolak Pembangunan Tower

Jumat, 9 Jan 2026 - 05:11 WIB