Santer Isu People Power, Bupati Sumenep: Masyarakat Tidak Akan Ada yang Berangkat

oleh
Bupati Sumenep, KH A. Busyro Karim saat menjamin masyarakatnya tidak akan ada yang ikut People Power ke Ibu Kota Jakarta pada 22 Mei 2019 nanti. (Foto: Hend/SorotPublik)

Penulis: Hend/Kiki

SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Isu adanya “People Power” atau gerakan massa secara besar-besaran pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang membuat publik bertanya-tanya kebenarannya.

Pasalnya, unjuk rasa besar-besaran tersebut akan dilakukan masyarakat Indonesia ke Istana Presiden di Jakarta Pusat atas ketidakpuasan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu.

Loading…

Aksi melakukan perubahan kekuasaan di suatu negara di luar cara konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi itu terus beredar santer di berbagai daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Sumenep, masyarakat dikabarkan akan ikut serta bergabung dalam “People Power” di Jakarta.

Namun ditanya tentang kebenaran keikutsertan masyarakatnya, Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim menyatakan, sampai saat ini isu tersebut tidak benar. Menurutnya, tidak akan ada masyarakat Sumenep yang ikut gerakan tersebut.

“Kalau intel dari saya tidak ada. Saya yakin kalau dari Sumenep tidak ada. Bahkan rapat di Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) kemarin tidak ada yang dari Sumenep untuk ikut unjuk rasa itu,” terangnya pada sorotpublik.con Minggu (19/05/2019).

Bupati dua periode tersebut juga berharap agar masyarakat tidak sampai berangkat ke Jakarta. Sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, ia menegaskan persoalan politik harus diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Saya harap tidak ada yang berangkat ke Jakarta, karena ini persoalan politik yang harus diselesaikan dengan konstitusi dan regulasi yang ada,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), lanjut suami Nurfitriana itu, telah transparan dan terbuka. Apabila memang belum puas dari hasil rekapitulasi, masyarakat bisa melihat langsung.

“Lihat saja sekarang KPU membuka diri. Misalnya siapapun yang mau lihat hasil rekapitulasi, silakan. Kalau merasa tertutup pemerintah ini, mungkin saja model unjuk rasa seperti itu dibenarkan. Tapi kalau sudah terbuka seperti ini, kenapa tidak ruang-ruang konstitusional itu saja yang dilakukan,” imbuhnya.