Ratusan Nelayan dari Dua Kecamatan Demo Dinas Perikanan Sumenep, Ini Tuntutannya

oleh
Para nelayan dari Kecamatan Gapura dan Dungkek saat berdemo di depan Kantor Dinas Perikanan Sumenep. (Foto: Ismi/SorotPublik)

Penulis: Ismi/Kiki

SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan dan Pemerhati Ekosistem Laut (AMN & PEL) Kecamatan Gapura dan Dungkek mendatangi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (05/12/2018). Mereka tiba di Kantor Dinas Perikanan pada pukul 09.40 WIB untuk menyampaikan keresahan atas maraknya penggunaan pukat tarik penggaruk (Sarkak) sebagai alat tangkap rajungan dengan menggunakan satu mobil truk dan enam mobil pikup.

“Kami masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional merasa dirugikan dengan banyaknya peralatan kami yang rusak dan hilang, seperti bubu dan jaring yang kami pasang untuk menangkap rajungan, akibat dari nelayan  yang menggunakan alat tangkap sarkak,” kata Sarkawi, salah satu oratur aksi, Rabu (05/12/2018).

Tak hanya itu, maraknya penggunaan Sarkak itu juga berdampak pada rusaknya ekosistem dan biota laut. Namun yang paling terasa, nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional jelas dirugikan dari segi perekonomian.

“Hal tersebut sangat merugikan perekonomian kami sebagai masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap rajungan secara tradisional dan ramah lingkungan sebagai mata pencaharian kami,” terang Sarkawi.

Demonstran yang terdiri dari nelayan yang menggunakan alat tradisional itu, menuntut Dinas Perikanan Sumenep dan SatPol AIRUD Kalianget bertindak tegas agar tidak menimbulkan kerusuhan antar nelayan. Sebab beberapa minggu lalu, tepatnya bulan November 2018 telah terjadi amuk massa di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan melakukan pembakaran terhadap alat tangkap sarkak milik salah satu warga.

“Apabila penggunaan alat tangkap rajungan Sarkak masih dibiarkan beroperasi dan tanpa ada tindakan hukum yang tegas dari DKP dan SatPol AIRUD Kalianget, maka hal tersebut dapat memicu kerusuhan antar sesama nelayan,” imbuh demonstran lain.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah atribut bertuliskan beberapa tuntutan. Di antaranya, ‘Penjarakan Perusak Terumbu Karang; Stop Penggunaan Sarkak; dan Segera Lindungi Nelayan dengan Dibuatkan Perbup’.

Namun hingga berita ini ditulis, tak ada satu pun dari pihak Dinas Perikanan yang menemui para demostran. Sehingga, mereka kemduian bergeser ke kantor DPRD Sumenep untuk menyampaikan aspirasi yang sama.